Article

Pancasila sebagai ideologi jalan tengah

            Para pendiri bangsa telah memikirkan dengan matang perumusan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa. Bung Karno merumuskan dan meringkaskan bahwa dengan Pancasila itu negara ini punya ekasila, yaitu negara gotong royong. Gotong royong menjadi marwah sentral dari tiga asas penting, yaitu asas ketuhanan, asas sosio nasionalisme dan asas sosio demokrasi.

            Namun dalam perjalanan panjangnya, terutama dari tonggak kemerdekaan Republik Indonesia, dalam implementasinya Pancasila harus mengalami sejarah panjang. Marwah bangsa yang seharusnya diadopsi, diyakini, dan diterjemahkan itu kadang harus terseok-seok melalui proses jatuh bangun, terutama dalam proses pembentukan demokrasi. Ketika melihat sejarah perkembangan demokrasi, maka selama kurun 1950 sampai 1959 menjadi bukti proses jatuh bangunnya para pendiri bangsa ini mencari bentuk demokrasi. Demokrasi saat itu adalah demokrasi liberal dengan susunan kabinet bongkar pasang sampai tujuh kali. Demokrasi liberal saat itu digambarkan sebagai model demokrasi dalam sistem pemerintahan parlementer dengan banyak partai politik pendukung.

            Situasi pada pemilihan umum yang melibatkan multipartai politik pada 1955 menjadi sebuah tonggak sejarah kontestasi politik yang kompleks. Sampai detik ini, sejarah kontestasi politik rumit itu terulang pada pemilihan umum 2019 ini. Menurut data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), ada 12 partai politik dan 4 partai lokal di Aceh yang berkompetisi dalam pesta demokrasi. Pemilihan umum (Pemilu) serentak ini mencakup pemilihan presiden dan wakil presiden, DPD, DPR, DPRD 1, dan DPRD 2. Jumlah pemilih tetap pun lebih dari 192 juta yang tersebar di 809.699 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di dalam dan luar negeri dalam pesta demokrasi yang oleh banyak pemberitaan di luar negeri sebagai Pemilu yang palik kompleks di dunia.

            Perhelatan demokrasi ini menimbulkan dampak politik, sosial, ekonomi dan budaya yang tidak bisa dipandang sepele. Secara sosial dampak yang ditimbulkan pada Pemilu 2019 ini dapat dilihat dengan adanya keterbelahan sosial atau polarisasi. Polarisasi ini muncul akibat perbedaan afiliasi dan preferensi politik yang bersumber dari kontestasi pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Sentimen primordial berbau suku, ras, dan agama (SARA) sangat kental nuansanya.

            Secara ekonomi, ada biaya yang cukup fantastis untuk pesta demokrasi 2019. Data Kementerian Keuangan melaporkan bahwa anggaran KPU untuk penyelenggaraan Pemilu Rp25,59 triliun, pengawasan Rp4,85 triliun, kegiatan pendukung seperti keamanan, pendidikan dan keterbukaan informasi Rp3,29 triliun. Hal ini jelas memberi beban tidak ringan terhadap anggaran negara. Biaya politik yang mahal ini di sisi lain menurunkan produktifitas ketika investasi tidak berani masuk.

            Secara budaya, Indonesia dikenal dengan keramahtamahan penduduknya, sopan santun, solidaritas, empati sosial, gotong royong, toleransi atau tenggang rasa. Tetapi tampaknya terjadi degradasi nilai-nilai budaya lokal tersebut. Kontestasi dan preferensi politik membuat orang melupakan norma sopan santun dan tergantikan dengan sikap kasar dan arogan. Empati dan toleransi juga sudah tergerus dalam menjadi budaya kebencian dan intoleransi. Sikap tenggang rasa berubah menjadi sikap saling merendahkan dan menghakimi, bahkan melakukan persekusi. Orang dengan gampang melontarkan ujaran kebencian, provokasi permusuhan terhadap orang lain yang berseberangan paham, keyakinan, preferensi politik. Agama sebagai tuntunan akhlak kini dijadikan komoditas dan topeng politik untuk menghakimi orang lain yang tidak sejalan. Baju agama menjadi pelindung efektif bagi orang-orang yang mengaku beragama agar terhindar dari jerat hukum dan sanksi sosial.

            Pesta demokrasi 2019 yang sejatinya merupakan perayaan akal sehat demi terbentuknya tatanan sosial demi kemakmuran bersama justru menjadi penanda kemerosotan moral bangsa. Bangsa Indonesia yang sejatinya beranjak dewasa dalam bidang demokrasi kini harus mengalami kemunduran karena politik identitas dan kepentingan pragmatis demi kemenangan, bukan tatanan. Demokrasi yang seharusnya membebaskan justru diputarbalik menuju ketidakbebasan karena munculnya fanatisme sempit dan tribalisme yang menyebabkan benturan dan gesekan antaridentitas (Latif, 2019).

            Indonesia yang seharusnya memiliki modal sosial dengan kohesi sosial kuat kini menjadi rapuh oleh pembelahan sosial atau polarisasi politik. Pembelahan sosial ini sulit dipertemukan karena tidak ada lagi rasa saling percaya (Latif, 2019). Yang berbeda pilihan dan pandangan politik serta merta dianggap lawan yang patut dihancurkan.           

Pancasila di persimpangan

Penelitian yang dilakukan LSI Denny JA pada 2018 mengungkap fakta mengejutkan terkait dengan Pancasila sebagai ideologi nasional yang selama ini terbukti menjaga kohesi sosial masyarakat Indonesia. Setidaknya narasi tersebut telah dibangun para pendiri bangsa dan dipertahankan oleh seluruh rakyat Indonesia. Temuan survei itu menyatakan bahwa masyarakat yang pro-Pancasila telah menurun 10 persen dalam kurun 13 tahun (Setiawan, 2018; Rifai, 2018). Rentang perbandingan itu dari 2005 sampai 2018. Pada 2005, ada 85,2 persen masyarakat Indonesia yang pro-Pancasila. Pada 2010 terjadi penurunan menjadi 81,7 persen, yang berlanjut turun ke 79,4 persen pada 2015. Pada 2018, angka persepsi publik yang pro-Pancasila pun tinggal 75,3 persen.

Menurut Rifai (2018), survei itu mengindikasikan bahwa ada sekelompok masyarakat yang ingin agar nilai agama masuk dalam pemerintahan negara. Dengan kata lain, mereka ingin agar Indonesia menjadi negara berdasarkan agama yang bisa mengatur kehidupan warga negara. Penurunan sikap yang pro-Pancasila berbanding terbalik dengan mereka yang ingin mendirikan negara berdasarkan agama. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan diubah menjadi negara yang bersyariah Islam (ibid.). Kecenderungan ini ditunjukkan oleh hasil survey tersebut. Dari 2005, 2010, 2015 sampai 2018 ada kenaikan persentasi masyarakat yang pro-NKRI bersyariah Islam, yaitu berturut-turut dari 4,6 persen, naik ke 7,3 persen, lalu 9,8 persen hingga 13,2 persen pada 2018. Artinya ada kenaikan 9 persen selama 13 tahun.

Kecenderungan ini cukup mengkhawatirkan bagi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang majemuk ini. LSI menyebutkan tiga faktor yang membuat sebagian masyarakat menginginkan adanya negara bersyariah Islam. Pertama, ketidakpuasan masyarakat terhadap taraf ekonomi dan kesenjangan sosial. Kedua, munculnya paham-paham alternatif selain Pancasila yang kadang lebih fundamental dan bahkan radikal. Ketiga, pemahaman dan sosialisasi Pancasila belum berjalan secara efektif. Pada jaman Orde Baru, ideologi Pancasila benar-benar ditanamkan dan dijadikan doktrin seluruh warga negara Indonesia. Sementara di Era Reformasi, yang bagi sebagian orang kebebasannya sudah kebablasan, Pancasila bukan lagi dianggap sebagai falsafah bernegara yang harus dipahami sejak dini. Nyaris tidak ada lagi program internalisasi nilai-nilai Pancasila di banyak bidang kehidupan sekarang ini.

Agama dan negara

Saat merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, Soekarno telah memeras menjadi tri sila yang kemudian diperas lagi agar lebih mudah dipahami menjadi eka sila, yaitu gotong royong. Sebagai bapak pendiri bangsa, Soekarno ingin negara Indonesia menjadi negara yang berkarakter kuat sebagai negara yang solid dan bergotong royong. Maka persatuan menemukan makna yang sesungguhnya.

Ketika negara masih baru berdiri, banyak ancaman dan gangguan yang ingin merusak persatuan Indonesia. Pemberontakan dan kontestasi politik memunculkan fragmentasi politik yang membahayakan modal sosial Indonesia, yaitu persatuan. Dalam orasinya Soekarno telah berpesan agar pemilu tidak menimbulkan perpecahan, karena bibit perpecahan itu makin lama akan menggerus dan memecah belah keutuhan bangsa. Apalagi bibit pertentangan ideologi, kepentingan, golongan sudah kentara ketika ada pertentangan antara oposisi dan pemerintah pada saat Pemilu 1955.

Soekarno yang merepresentasikan kaum nasionalis memegang teguh bahwa negara dan agama harus terpisah. Masing-masing memiliki ranahnya sendiri. Namun, ada golongan agama yang merepresentasikan agama menginginkan nilai agama menjadi dasar membangun negara Indonesia. Kaum Islamis kala itu ingin agar urusan negara menjadi urusan agama juga. Agama akan menuntun warga negara dengan nilai-nilainya karena diyakini kehidupan berbangsa dan bernegara juga bagian dari pengabdian kepada Tuhan. Pemaksaan gagasan agama inilah yang memicu ide syariat Islam yang akhirnya dipertentangkan dengan Pancasila sebagai ideologi nasional (Rifai, 2018).

 Soekarno ingin agar Pancasila menjadi ideologi negara yang mengakomodir keragaman dan kemajemukan. Ketuhanan dianggap sebagai dimensi etis karena menyangkut agama dan Tuhan. Hal ini terpisah dari negara nasional yang bukan teokratis. Soekarno tegas memisahkan agama dan negara (Latif dalam Widharsana, 2018).

            Mengadopsi pendapat Stepan (2012), hubungan toleransi kembar (twin toleration) merupakan pola yang relevan untuk menggambarkan hubungan negara dan agama. Toleransi pertama adalah pengakuan agama terhadap negara yang memilih pejabatnya secara demokratis untuk memimpin mereka. Hal ini tidak boleh dipertentangkan dengan klaim keagamaan bahwa ‘Hanya Tuhan yang dapat membuat hukum, bukan manusia.” Toleransi kedua adalah bahwa hukum dan pemerintah harus mengakui hak-hak warga negara untuk beragama dan memberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan nilai-nilai keagamaan, serta boleh terlibat dalam politik. Syaratnya, orang maupun organisasi keagamaan harus menghormati hak konstitusional warga negara lain.

             Pola hubungan ini melampaui sekularisasi yang meniadakan agama di ruang kenegaraan dan publik. Agama dimaknai secara etis sehingga tidak ada dimensi politis. Agama harus tunduk pada hukum rasional yang tidak berdasarkan kitab suci. Konsep legal-politis agama tidak bisa dipaksakan dalam kultur bangsa yang plural yang selalu menempatkan makna substansi agama di tempat penting. Untunglah Pancasila sebagai ideologi nasional tetap berhasil meruntuhkan pihak-pihak yang ingin mengintegrasikan konsep negara-agama ini (Latif dalam Widharsana, 2018).

            Sekularisasi telah terjadi di banyak negara. Namun demikian, banyak pula kebangkitan agama di banyak belahan dunia. Dampak agama dalam politik tidak pernah kendur, tetapi hanya caranya saja yang makin kompleks. Sementara itu, pemisahan agama dan negara sesungguhnya bisa menurun ketika terjadi perkembangan sosial ekonomi di seluruh dunia (Mohseni & Wilcox, 2006:212).

            Agama justru dapat memberikan energi untuk pergerakan sosial yang ingin mengubah asumsi, nilai-nilai dan rutinitas sosial. Gerakan-gerakan sosial ini kemudian dapat memunculkan partai-partai politik, meskipun partai-partai politik juga dapat memicu gerakan-gerakan sosial ketika mereka bisa menyalurkan sumber daya. Gerakan sosial ini bahkan bisa berjalan tanpa bantuan dari para pemuka agama sekalipun banyak ditentang (Mohseni & Wilcox, 2006).  

Peran partai politik dalam demokrasi

            Partai politik terlahir dalam sebuah konteks sosial dan teknologi tertentu yang senantiasa berevolusi. Konteks tersebut yang akan menjadi corak dasar yang mewarnai organisasi partai itu pada waktu-waktu selanjutnya (Gunther & Diamond, 2003:173-175). Partai politik sejatinya dibentuk untuk menjadi saluran atau intermediasi antara para elit politik dan para pemilihnya. Karena itu, organisasi partai dibuat sedemikian rupa agar dapat memobilisasi para pemilihnya.

            Gunther & Diamond lebih lanjut membuat klasifikasi jenis-jenis partai politik menjadi lima, yaitu partai berbasis elit (elite-based parties), partai berbasis massa (mass-based parties), partai berbasis etnis (ethnicity-based parties), partai electoral (electoralist parties), dan partai gerakan (movement parties).  Dalam hal ini, tulisan ini hanya akan mengambil kategorisasi yang relevan dalam paper ini, yaitu partai berbasis massa.

            Partai berbasis massa ini dilandasi oleh komitmen program, ideologi dan atau sistem keyakinan yang mempersatukan partai tersebut. Komitmen atau ideologi partai ini terdiri dari tiga jenis, yaitu agama, nasionalisme dan sosialisme. Partai berbasis massa yang berideologi agama terdiri dari dua, yaitu partai yang sifatnya denominasional dan kedua, partai yang fundamentalis. Nasionalisme terbagi menjadi pluralis-nasionalis dan ultrnasionalis. Sementarai yang berideologi sosialisme, partai berbasis massa dibedakan menjadi partai yang beraliran Leninis dan partai berbasis kelas.

            Kategorisasi partai politik berbasis massa ini juga dilihat dari dua dimensi penting, yaitu partai yang toleran dan pluralistik, atau partai yang cenderung mempertahankan posisi hegemoni dalam sistem politik dengan memaksakan komitmen program radikalnya ke masyarakat (Gunther & Diamond, 2003:178). Partai pluralis cenderung dapat menjalankan fungsinya dalam sistem demokrasi serta menerima kelembagaan dan aturan main yang berlaku. Partai yang berbasis plularisme berusaha memenangkan pemilu agar dapat menjalankan apa yang telah ditetapkan sebagai tujuan mereka. Strategi mobilisasi pemilih bergantung pada pengembangan dan keaktifan dari keanggotaan partai.

Sementara, partai yang ingin mempertahankan hegemoni (proto-hegemonic parties) akan berusaha menyingkirkan sistem demokrasi dan masyarakat pluralis yang telah ada dengan tujuan-tujuan perubahan radikal mereka. Loyalitasnya terhadap sistem kelembagaan dan aturan main pun sifatnya semu. Partai model ini menekankan disiplin, komitmen dan loyalitas yang kuat. Keanggotaannya dilakukan melalui proses selektif, indoktrinasi yang intensif dan pemaksaan ideologi yang harus diterima oleh anggota partai. Bahkan, model partai semacam ini menggunakan pola struktur sel yang konspiratif dan rahasia.

Pembagian jenis partai politik menurut Gunther & Diamond ini masih cukup relevan di Indonesia, terutama berdasarkan kategori partai politik berbasis massa. Seperti tersebut di atas, ada tiga jenis partai berbasis massa, yaitu berideologi agama, nasionalisme dan sosialisme. Anggaplah ideologi sosialisme sudah tamat sejarahnya ketika terjadi tragedi G30S PKI pada 1965. Paham sosialisme yang termanifestasi dalam Partai PKI sudah punah karena pembersihan politik yang dilakukan rezim Orde Baru. Singkatnya, tulisan ini hanya berfokus pada dua aspek, yaitu parta berbasis massa yang berideologi agama dan nasionalisme.

Dalam konteks Indonesia, ada dua hal yang patut diwaspadai, yaitu partai yang berhaluan ultranasionalis dalam kepartaian berideologi nasionalisme dan fundamentalis dalam kepartaian berideologi agama. Partai ultranasionalis sejatinya bersifat proto-hegemonic yang mau menggunakan kekuatan militer dan mengedepankan unjuk kekuatan. Pemimpin menjadi sosok yang memasok kekuatan dan otoritas utama. Karisma pemimpin dapat menjadi sumber kekuatan dan loyalitas anggotanya.

            Partai massa berbasis agama yang bersifat proto-hegemonic juga harus diwaspadai. Kaum fundamentalis dalam partai ini akan berupaya untuk membangun kembali negara dan masyarakatnya berdasarkan prinsip dan doktrin agama. Program partai didasarkan pada norma agama dan kitab suci yang tidak boleh dilanggar. Pola ini menuju pada bentuk partai teokratis. Tidak ada pemisahan negara dan agama. Norma agama pun diberlakukan kepada semua warga negaranya tanpa memandang keyakinan pribadi. Partai ini tidak demokratis. Mereka memobilisasi pendukungnya dengan mencekoki doktrin dan identitas agama. Kebijakan yang dijual pun didasarkan pada doktrin agama. Partai ini cenderung mendapatkan anggota dari anggota masyarakat yang marjinal, yang mengalami ketidakadilan, miskin (Gunther & Diamond, 2003: 181-183).

            Wibisono (2012: 3-7) mengangkat narasi Indonesia dengan mempertentangkan konsep theodmocracy dan theo-democide. Theodemocracy diwakili oleh partai yang peduli dan menghormati kemanusiaan dan HAM. Model demokrasi ini menjadikan partai kaya akan sumber daya, finansial, teknologi. Sementara, partai pengusung model theo-democide adalah partai yang melarat karena pemimpinnya menipu dan membohongi rakyat. Mereka menggunakan agama sebagai sesuatu yang absolut, tanpa toleransi. Pendukung partai model ini cenderung menggunakan nama Allah dan mengklaim mereka melakukan jihad. Penjelasan ini dapat memotret Indonesia saat ini dalam dua dikotomi, yaitu partai nasionalis dan partai agama fundamentalis yang saling berjuang untuk mencapai tujuan ideologi mereka.

            Sementara itu, Assyaukanie (2019) memotret situasi kontestasi politik Indonesia saat ini dengan narasi yang lain, yaitu rivalitas kelompok religious. Pilpres 2019 dipandang bukan lagi kontestasi antara Jokowi dan Prabowo, melainkan persaingan dua kelompok besar Islam di negeri ini, yaitu kelompok tradisionalis dan kelompok modernis. Kelompok tradisionalis terdiri dari kaum Muslim yang memegang teguh nilai tradisi dan warisan Islam yang harus dijaga. Kelompok tradisionalis ini diwakili oleh NU sebagai organisasi terbesar di Indonesia. Partai politik yang mewakili kelompok ini adalah Partai Kebangkitan Bangsa.

Sedangkan kelompok modernis adalah orang yang percaya bahwa Islam bersifat lentur yang dapat menyesuaikan terhadap perubahan sesuai nilai modern. Kelompok ini diwakili oleh orang-orang terpelajar dari Muhammadiyah yang kemudian tergabung dalam Partai Masyumi. Kini mereka terwakili oleh Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bulan Bintang.

Sejarah menunjukkan bahwa kelompok tradisionalis ini selalu gagal memenangkan pemilu (ibid.). Perlawanan mereka pun makin sengit. Sesungguhnya, kalau dianalisa lebih jauh, ada tiga pertarungan yang sifatnya ideologis dalam kontestasi politik yang muncul dalam Pilpres 2019 ini, yaitu partai agama yang melibatkan kaum tradisionalis dan kaum modernis serta partai politik yang berhaluan nasionalis. Jika ditilik dari hasil survey LSI soal persepsi publik yang pro dan anti Pancasila, pertarungan ideologis itu kentara sekali. Sampai dengan 2018, masih ada 75 persen yang pro-Pancasila dan sisanya pro-NKRI bersyariah. Dengan kata lain, ada rivalitas kaum nasionalis dan kaum agamis. Pancasila dapat dikatakan sebagai ideologi jalan tengah yang dapat merangkul pluralitas yang melibatkan kaum berhaluan nasionalisme dan agamis.

Mengembalikan khitah Pancasila

            Demokrasi yang baik dan stabil menurut Latif (2019) adalah kondisi ketika orang memiliki kesetiaan pada rumah bersama dengan tetap menjaga tradisi, institusi dan consensus bersama. Pancasila dapat berdiri kokoh ketika dijalankan dengan mengusahakan agar sila-silanya tetap koheren, konsisten dengan perundangan dan tetap berkorelasi dengan realitas sosial. Pancasila memiliki semangat gotong royong sehingga ada sistem kekeluargaan dalam berbangsa dan bernegara.

Pancasila lahir dari tiga arus ideologi, yaitu ideologi berhaluan keagamaan, kebangsaan dan sosialisme. Sejatinya ketiga ideologi itu menemukan titik temu dalam Pancasila. Muhammad Yamin pernah mengemukakan bahwa terlepas dari perbedaan dari ketiga haluan itu, masih ada kesepahaman dalam mengedepankan konsep negara kekeluargaan yang terwujud dalam Pancasila. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Pancasila memang merupakan ideologi jalan tengah.

            Di sisi lain, penurunan persepsi publik yang pro-Pancasila hingga 10 persen tidak dapat dipandang sepele. Apalagi ketika Kementerian Dalam Negeri menyebut bahwa sekitar 19,4 persen Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak sepakat dengan ideologi Pancasila (Friana, 2018). Angka tersebut dihasilkan oleh survei pada 2017 di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan dan Makassar. Survei yang dilakukan Alvara Research juga menelisik persepsi generasi milenial di 33 provinsi. Sekitar 40,9 persen responden generasi Muslim berorientasi nasionalis-religius, 35,8 persen berorientasi nasionalis, 23,3 persen berorientasi religius. Survey ini meskipun belum mewakili semua, namun persepsi ini menjadi gambaran yang harus diperhatikan. Kalau tidak, ketahanan nasional akan dilemahkan oleh ideologi alternatif selain Pancasila.

            Karena itu seluruh elemen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pendidikan, lembaga keagamaan, serta pemerintah harus bergandengan tangan untuk membendung arus penolakan terhadap Pancasila. Komunikasi politik, literasi politik yang intensif harus segera direalisasikan. Sementara, mesin partai juga harus bergerak membangun sinergi dengan tujuan yang sama. Bagaimanapun, demokrasi yang baik dan stabil menurut Latif (2019) adalah kondisi ketika orang memiliki kesetiaan pada rumah bersama dengan tetap menjaga tradisi, institusi dan konsensus bersama.

            Tugas pemerintah cukup berat. Komunikasi politik harus jelas dan konkret untuk menjawab penyebab masyarakat berpaling dari Pancasila. Ketidakadilan, praktik korupsi, radikalisme agama, ketimpangan ekonomi menjadi justifikasi mereka untuk mencari alternatif ideologi lain, termasuk paham keagamaan radikal. Pancasila harus tetap dijadikan khitah sehingga para elit politik tidak terjebak pada praktik-praktik kemunduruan seperti dalam paham theo-democide (Wibisono, 2012). Hanya dengan cara ini, Pancasila akan mampu menangkal theo-democide yang mengusung agama untuk membenarkan perlawanan dan perongrongan mereka terhadap ideologi Pancasila.

            Komunikasi politik harus gencar mendengungkan dan mempromosikan wawasan kebangsaan dan keempat pilarnya, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945 dan NKRI (Rifai, 2018). Hal ini dapat dilakukan melalui beragam forum baik formal maupun nonformal. Literasi politik pun harus dilakukan secara komprehensif melalui lembaga pendidikan dari tingkat dini sampai ke perguruan tinggi. Seluruh lini termasuk organisasi kemasyarakatan, kepemudaan harus dipersatukan untuk membangun persepsi yang sama tentang Pancasila. Pertarungan ideologi dan inflitrasi ideologi saat ini adalah fakta. Ideologi Pancasila di jalan tengah harus dapat merangkul atau memukul ideologi lain yang tidak sesuai dengan spirit negara gotong royong seperti yang diimpikan oleh para pendiri bangsa.

            MEnurut Fukuyama (1992), demokrasi liberal menentukan akhir dari evolusi ideologi umat manusia sehingga menjadi bentuk terakhir dari pemerintahan manusia. Akibatnya sejarah manusia pun akan berakhir. Hal ini tidak berarti demokrasi liberal terlepas dari kontradiksi internal yang fundamental. Memang irasionalitas runtuh dalam konteks demokrasi liberal. Namun, ketidakadilan atau masalah sosial lain pun tetap ada dalam demokrasi yang sudah mapan seperti di Amerika, Perancis atau yang lainnya. Masalah ini muncul karena prinsip kebebasan dan keadilan tidak dilakukan dengan baik dalam demokrasi modern. Tidak heran jika banyak negara tetap gagal memperjuangkan demokrasi yang stabil, atau bahkan mundur ke era primitive seperti teokrasi atau kedikatoran militer.

Sementara itu, demokrasi yang dijalankan Indonesia hanya merupakan praktik demokrasi kemestian yang tak bisa dihindari (Latif, 2019). Akibatnya muncul pembodohan yang membutakan warga negara terhadap alternatif dan gagasan solutif. Masalah yang muncul bukan dicari jalan keluarnya, tetapi malah dimanipulasi. Maka wajar kalau pemelintiran fakta dan kebenaran menjadi hal lumrah karena memang ada manipulasi emosi (ibid.). Ideologi alternatif termasuk kaum berhaluan fundamental pun mulai dilirik.

Tetapi kita sebagai bangsa tidak boleh tinggal diam. Kita harus bergerak terus untuk menyelamatkan Pancasila sebagai ideologi jalan tengah yang merangkul semua dalam semangat gotong royong dan kekeluargaan. Dengan falsafah ini niscaya negara Indonesia akan tetap tegak berdiri tanpa ada pemaksaan integrasi negara dan agama yang pada ujungnya akan jatuh pada model theo-democide.***

Daftar Pustaka

_____. (2019). Ini Peruntukan Anggaran Pemilu 2019. Berita Kementerian Keuangan pada 26/03/2019 https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-peruntukan-anggaran-pemilu-2019/ diakses pada 16 Mei 2019.

_____ . (2019). Persatuan Bangsa: Pesan dari Bung Karno yang Terus Relevan. Artikel yang ditayangkan Harian Kompas edisi 16 Mei 2019 hlm. 3.

______. (2000). Penilaian Demokratisasi di Indonesia. Sweden: International IDEA.

Assyaukanie, Luthfi. (2009). Ideologi Islam dan Utopia: Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia. Jakarta: Penerbit Freedom Institute.

Assyaukanie, Luthfi. (2019). Pilpres 2019 dan Rivalitas Kelompok Religius. Opini di harian Kompas edisi 12 April 2019.

Budiwibowo, Satrijo. (2016). Revitalisasi Pancasila dan Bela Negara dalam Menghadapi Tantangan Global Melalui Pembelajaran Berbasis Multikultural. Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 4, No. 2, April 2016 hlm. 565-585.

Farisa, Fitria C. (2019). Jumlah Pemilih Pemilu 2019 Bertambah Jadi 192.866.254. Kompas.com edisi 08/04/2019. https://nasional.kompas.com/read/2019/04/08/21501411/jumlah-pemilih-pemilu-2019-bertambah-jadi-192866254 diakses pada 16 Mei 2019.

Fitriana, Ika. (2018). Pancasila Dinilai Jadi Titik Temu Agama dan Demokrasi. Berita ditayangkan pada 1 Juli 2018 yang diakses di https://regional.kompas.com/read/2018/07/01/06372771/pancasila-dinilai-jadi-titik-temu-agama-dan-demokrasi. diakses pada 15 Mei 2019.

Friana, Hendra. (2018). Kemendagri Sebut 19,4 Persen PNS Tak Setuju Ideologi Pancasila. Berita yang ditayangkan pada 17 November 2018 di https://tirto.id/kemendagri-sebut-194-persen-pns-tak-setuju-ideologi-pancasila-daef. diakses 15 Mei 2019.

Fukuyama, Francis. (1992). The End of History and The Last Man. USA : The Free Press.

Gunther, Richard and Diamond, Larry. (2003). Species of Political Parties. Journal of Party Politics Vol. 9, No 2, pp. 167-199. London: Sage Publication

Huntington, Samuel P. (1991). Democracy’s Third Wave. Journal of Democracy Vol. 2, No. 2, Spring 1991 hlm. 12-34.

Irawan, Benny B. (2006). Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia. Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 5, No. 1, 1 Oktober 2007 hlm. 51-64.

Juergensmeyer, Mark. (2000). Teror Atas Nama Tuhan: Kebangkitan Global Kekerasan Agama. Jakarta: Nizam Press & Anima Publishing.

Latif, Yudi. (2019). Keluar dari Kemelut. Analisis politik di Harian Kompas edisi 16 Mei 2019.

Lay, Cornelis. (2009). Kekerasan Atas Nama Agama: Perspektif Politik. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 13, No. 1, Juli 2009, hlm. 1-19.

Linz, Juan J. et al. (2001). Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat: Belajar dari Kekeliruan Negara-Negara Lain. Bandung: Penerbit Mizan.

Mohseni, Payam and Wilcox, Clyde. (2006). Religion and Political Parties. in the “Religion and Politics”. New York: Routledge.

Munip, Abdul. (2012). Menangkal Radikalisme Agama di Sekolah. Jurnal Pendidikan Islam Vol. I, No. 2 Desember 2012, hlm. 159-181.

Nihaya, M. (2011). Demokrasi dan Problematikanya di Indonesia. Jurnal Sulesana Volume 6, No. 2 Tahun 2011, hlm. 15-25.

Plant, Raymond. (2001). Politics, Theology and History. Australia: Cambridge University Press.

Purnaweni, Hartuti. (2004). Demokrasi Indonesia dari Masa ke Masa. Jurnal Administrasi Publik, Vol 3, No. 2, 2004 hlm. 118-131.

Rifai, Iip. (2018). Syariat Islam versus Pancasila. Artikel opini yang ditayangkan dalam https://geotimes.co.id/opini/syariat-islam-versus-pancasila/ diakses 15 Mei 2019.

Romli, Lili. (2004). Partai Islam dan Pemilih Islam di Indonesia. Jurnal Penelitian Politik, Vol. 1, No. 1, 2004, hlm 29-48.

Saifulloh, Putra P. A. (2016). Kewajiban Partai Politik Berideologi Pancasila Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia. Pandecta: Jurnal Universitas Negeri Semarang, Volume 11, No. 2, December 2016 hlm. 174-188.

Setiawan, Sakina R. D. (2018). Survei: Dalam 13 Tahun, Persentase Publik Pro Pancasila Terus Menurun. Berita ditayangkan pada 17 Juli 2018 yang diakses di https://nasional.kompas.com/read/2018/07/17/15580981/survei-dalam-13-tahun-persentase-publik-pro-pancasila-terus-menurun. Diakses pada 15 Mei 2019.

Stepan, A. (2012). Tunisia’s Transition and the Twin Tolerations. Journal of Democracy, (2), 89-103.

Storey, John W. and Utter, Glenn H. (2002). Religion and Politics.  California: ABC-CLIO, Inc.

Wibisono, Christianto. (2012). Gerhana Hati Nurani. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Widharsana, Petrus D. (2018). Mengamalkan Pancasila dalam Terang Iman Katolik. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius.

*Artikel ini dibuat sebagai sebuah tugas paper untuk Mata Kuliah Komunikasi dan Tinjauan Politik Indonesia, Program Studi Ilmu Komunikasi Politik, Program Pascasarjana Jurusan Komunikasi, Fakultas Falsafah dan Peradaban, Universitas Paramadina, Mei 2019.

Photo credit: harianbhirawa.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: