Article

IDEOLOGI DAN ISU SARA PENGUBAH PERILAKU POLITIK

            Perjalanan demokrasi di Indonesia untuk mencari bentuknya yang ideal belum berhenti berproses. Sejarah demokrasi yang jelas terlihat dimulai sejak 1959 yang dimulai dari bentuk pemerintahan parlementer dengan Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, sampai kemudian Demokrasi Pancasila. Pascareformasi 1998 proses pematangan demokrasi masih berlangsung hingga kini. Ada tarik menarik kepentingan politik dan ideologi yang sarat dengan praktik-praktik politik praktis, oligarki politik dan politik identitas.

            Dalam setiap fase proses perjalanan demokrasi banyak diwarnai dengan kemelut dan ketidakseimbangan bahkan polarisasi akibat preferensi politik. Fase-fase itu kadang diwarnai dengan dominasi antara partai politik yang kuat dan yang lemah. Akibatnya tensi dan suhu politik pun meningkat. Suhu politik ini pun tertanam dalam beragam bentuk emosi negatif, positif, bahkan ketakutan. Barbelet & Demertzis (2013) mengkategorikan ketakutan akibat suhu politik ini menjadi beberapa bagian. Pertama, ketakutan yang merupakan reaksi seseorang terhadap ancaman fisik atau sosial politik. Kedua, ketakutan yang muncul karena berada di posisi bawah dan lemah karena perannya. Ketiga, ketakutan yang dialami terkait dengan perilaku perjuangan atau pemberontakan.

            Emosi-emosi itu tertanam dalam memori dan antisipasi. Ketakutan politis yang utama adalah ketakutan yang dialami dari pihak-pihak yang lemah ketika berhadapan dengan yang berkuasa. Dengan mengacu pada satu rujukan atas perasaan dan sentimen terhadap kondisi sosial dan politik, maka iklim emosi berpengaruh secara sosial terhadap perilaku individu dan bahkan menjadi sumber tindakan kolektif Barbelet & Demertzis (2013).

Dalam kehidupan bernegara dan berdemokrasi, Indonesia pernah memasuki babak sejarah hitam ketika terjadi peristiwa G30SPKI atau Gestok. Itulah tonggak keruntuhan Orde Lama ke Orde Baru dengan kudeta yang dilakukan Soeharto melalui Supersemar untuk menumbangkan kekuasaan Soekarno yang dianggap mengakomodir paham nasionalis, agama dan komunis. Sejarah mulai terkuak. Soeharto menggunakan dalih PKI dan pembunuhan Dewan Jenderal untuk menutupi aksi kudetanya. Ia pun mengambilalih seluruh komando dan memosisikan dirinya sebagai Komandan operasi penumpasan PKI dan seluruh underbouwnya. Semua menjadi dalih dan justifikasinya untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Dalam dokumen AS yang terungkap, ada scenario rencana permainan Angkatan Darat untuk mempersalahkan PKI karena percobaan kudeta. Angkatan Darat juga akan melancarkan perang total terhadap partai, mempertahankan Soekarno sebagai presiden boneka dan sedikit demi sedikit Angkatan Darat akan masuk ke dalam pemerintahan (Roosa, 2008: 251).

Semenjak kudeta G30S itu, maka para komando pasukan tentara Angkatan Darat segera melakukan kampanye negatif yang dibuat untuk menciptakan iklim ketakutan dan dorongan untuk melakukan balas dendam (Langenberg, 2000). Propaganda jahat pun dilakukan untuk semakin menciptakan ketakutan dan kebencian rakyat terhadap PKI dan para pendukungnya. Kepntingan kelas, semangat keagamaan, kebencian komunal, perbedaan ideologis digerakkan untuk melakukan kekerasan antikomunisme (ibid. hlm. 88).

Sejarah diputarbalikkan oleh penguasa, Soeharto, dengan mesin perangnya, TNI AD kala itu. Propaganda dilakukan dengan gencar dan tidak simetris demi memojokkan lawan politiknya, yaitu PKI, yang sesungguhnya menjadi ancaman terhadap legitimasi kekuasaannya. Ketakutan pihak-pihak yang anti-PKI saat PKI Berjaya dilanggengkan oleh Soeharto sebagai justifikasi politik. Ia melipatgandakan ‘komunisto fobia’ (yang diistilahkan Soekarno sebelumnya bagi pihak yang anti-PKI) (Roosa, 2008:300). Akibatnya, perburuan, pembunuhan dan penghilangan paksa pun terjadi secara masif di seluruh Indonesia pada kurun 1965-1966. Ladang pembantaian bermunculan. Golongan-golongan dan organisasi keagamaan dipakai sebagai perpanjangan tangan penguasa untuk menumpas PKI agar tangan tentara tetap bersih dari noda darah rakyat yang terbantai. Rakyat diadu domba dengan isu agama dan komunisme yang diidentikkan dengan PKI, atheisme, antitesis agama Islam, dan sebagainya. Propaganda itu begitu masif dan terstruktur sehingga seolah-oleh terjadi kebenaran. Rakyat boleh membunuh para simpatisan PKI demi tugas negara dan mempertahankan agama. PKI yang menjadi salah satu dari empat partai besar kala itu, NU, PNI dan Masyumi, cukup menjadi ancaman sehingga harus dibasmi.

Pembunuhan masal atau genosida yang dilakukan rezim Soeharto tak kalah kelas jika dibandingkan dengan kekejaman Adolf Hitler dan Pol Pot. Jutaan rakyat Indonesia mati dibantai. Jutaan lainnya dipenjara dan dikebiri hak politiknya. Komunisme (komunisto fobia) dijadikan momok dan ideologi yang harus dimusuhi, dan harus ditumpas, oleh segenap bangsa secara turun temurun yang dikuatkan oleh rezim represi Soeharto. Efek propaganda masif dan pembelokan sejarah itu belum sepenuhnya diterima dan dipahami oleh rasionalitas masyarakat Indonesia modern hingga detik ini.

Sementara itu, para penyintas dan korban ketidakadilan rezim Soeharto sampai sekarang masih banyak yang mengalami trauma psikologis dan trauma politik. Peristiwa ini menorehkan emosi negatif tidak hanya pada korban, tetapi keluarga besar korban bahkan sampai lintas generasi. Mereka sudah dilabeli dengan stigma ‘eks-tapol’ yang dulu disematkan dalam KTP dengan simbol ‘ET’. Sementara keluarga dan generasi mereka selanjutnya juga dilabeli masyarakat dengan ‘keluarga PKI’. Teror politik rezim Orde Baru ini sungguh dahsyat efeknya.

Bisakah orang dilahirkan dengan kecenderungan politik?

Orang dilahirkan dengan memiliki kepribadian. Kepribadian merupakan potensi yang dapat diungkapkan karena sumber-sumber yang beragam yang berasal dari dirinya sendiri maupun dari lingkungan (Caprara & Vecchione, 2017: 171-5). Perbedaan kepribadian lebih menentukan preferensi ideologis dibanding faktor-faktor sosiodemografis.

Dalam konteks para penyintas dan korban kekejaman politik rezim Orde Baru, maka pertanyaan di atas dapat saja dikatakan bahwa orang akan memiliki kecenderungan politik tertentu ketika mereka sudah diberitahu oleh keluarganya tentang emosi, ketakutan dan trauma sosial politik yang pernah dialami oleh orang tua maupun keluarganya. Keluarganya tidak ingin kejadian traumatis dan tragedi politik itu terjadi lagi dan menimpa generasi berikutnya. Nilai-nilai dasar yang dipengaruhi oleh keinginan bersama terhadap pembuat keputusan dalam ranah politik memiliki dampak terhadap kepribadian. Kepribadian yang terbentuk itu akhirnya akan mempengaruhi perilaku memilih mereka. Nilai-nilai pribadi yang mendasar menentukan orientasi politik. Bahkan ada asosiasi antara nilai-nilai dasar seseorang dengan pilihan-pilihan politik  dalam konteks budaya dan sistem politik yang berbeda (ibid).

Dengan kata lain, perilaku politik seseorang dapat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain keluarga, tradisi keluarga dalam politik, opini publik, maupun efek lingkungan sosial atau kelompok pertemanan. Cerita sejarah kelam negeri ini pun memberi dampak pada perilaku politik para korban dan generasi mereka selanjutnya. Perspektif politik yang dibangun oleh generasi muda terhadap rezim Orde Baru dan segala yang terkait dengan Orde Baru akan mengubah perilaku politiknya.

Sementara itu perilaku sosial seseorang juga dipengaruhi oleh banyak faktor. Hampir sama dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik seseorang. Efek lingkungan, guru dan teman sekolah yang memberi pengaruh orientasi politik, identitas etnis, ras, kejahatan, teror, perilaku buruk, afiliasi agama, ikatan kekerabatan dan perilaku politik. Terbukti, fakta sejarah genosida di Indonesia itu telah memberikan efek teror. Kejahatan kemanusiaan perilaku buruk rezim, rasisme memberi pengaruh kuat terhadap perilaku sosial seseorang. Ikatan kekerabatan juga memainkan peranan penting. Generasi kedua dan seterusnya dari korban atau penyintas genosida 1965 akan sangat mempengaruhi perilaku politik, preferensi politik serta nilai-nilai dasar yang tertanam dalam diri seseorang. Nilai-nilai dasar terkait secara sistematis dengan preferensi politik (Caprara & Vecchione, 2013).

Apakah orientasi politik bersifat turun-temurun dan pengalaman berpengaruh pada sikap politik?

Hal ini sekaligus bisa menjadi asumsi atas jawaban tentang orientasi  politik memiliki sifat turun temurun. Dengan faktor-faktor yang membentuk perilaku sosial dan perilaku politik mereka, bukan tidak mungkin hal itu akan menentukan orientasi politik bagi generasi penerus keluarga korban atau penyintas politik 1965. Pilihan dan perilaku politik individu mungkin tidak selalu menghadirkan karakter yang stabil dan berkelanjutan. Bisa saja suatu saat akan berubah dengan kesadaran dan tingkat rasionalitas yang memungkin seseorang untuk ‘move on’ dari trauma politik di masa lalu.

Pengalaman dan lingkungan bisa menjadi faktor determinan terhadap sikap politik seseorang. Salah satu ibu korban dengan stigma ‘ET’ sudah menggambarkan betapa menderitanya selama ia dipenjara selama beberapa tahun karena tuduhan tak berdasar yang dialaminya. Anak-anaknya, suaminya, paman, bibi, orang tuanya semua menderita tekanan psikologis karena stigma buruk yang disematkan oleh orang lain. Tetangga-tetangga dan sebagian besar saudara dari keluarga besarnya pun tak jarang memperlakukannya dengan sikap diskriminatif. Ruang sosialnya pun terbatas. Hak-hak sosial dan politiknya dipasung.

Pengalaman ini lalu mempengaruhi perilaku politik dalam memilih partai atau sikap politik tertentu. Akhirnya, dalam suatu kasus, keluarga inti pun memutuskan untuk bersikap melawan arus rezim Orde Baru yang berafiliasi pada Partai Golkar. Mereka anti dengan partai tersebut, karena sama saja berpihak dengan rezim yang telah menyengsarakan hidupnya. Mereka lalu condong untuk memilih Partai PDI (yang kemudian menjadi PDI-P) yang lebih berpihak pada ‘wong cilik’. Pilihan politik itu masih konsisten sampai sekarang.

Bagaimana media dapat membentuk perilaku politik?

            Media ditentukan untuk memainkan peran yang bermakna dalam pengembangan perilaku antarkelompok dan kognisi rasial atau etnis. Dalam banyak penelitian tampak bahwa media menggambarkan ras atau etnisitas dengan berbagai aspeknya dan penilaiannya terhadap beragam atribut berbasis ras termasuk stereotip (Mastro, 2009 yang dikutip Baran, 2012: 382). Baran sendiri mengartikan stereotip sebagai sebuah terapan konsep atau gambaran kepada anggota kelompok yang biasanya hanya berdasarkan informasi yang terbatas. Media termasuk memfasilitasi dan mendukung pembentukan stereotip ini karena media tidak dapat menampilkan segala realitasnya.

            Media memiliki efek prososial (Baran, 2012). Artinya, media dapat memberi pengaruh positif maupun negatif terhadap perilaku. Anak-anak, contohnya, dapat meniru model yang baik maupun model yang tidak baik dalam perilaku mereka dari apa yang mereka lihat di media. Bahkan, perilaku negatif justru jauh lebih mudah dipelajari dari media.

            Ini pula yang terjadi pada riwayat sejarah kelam Indonesia pada awal terbentuknya rezim Orde Baru. Pemerintah yang berkuasa menggunakan propaganda media dalam komunikasi politiknya untuk menjaga legitimasi penguasa. Rezim Soeharto mendiskreditkan PKI dan lawan politiknya dengan label buruk. Pelabelan yang disebut name calling ini merupakan salah satu teknik propaganda yang dipakai (Nimmo, 1993 yang dikutip Heryanto, 2018: 340). Kaum kiri, komunis, PKI, fundamentalis merupakan sebutan buruk yang disematkan untuk lawan-lawan politik rezim Orde Baru. Propaganda semacam ini juga untuk menciptakan ketakutan masyarakat agar tidak berani menentang rezim.

            Perilaku politik masyarakat pun terpengaruh. Masyarakat cenderung ingin mencari selamat dan terkesan bersih ketika rezim Orde Baru menerapkan istilah ‘bersih lingkungan’. Makna bersih ini adalah upaya pemerintah untuk membuat lingkungan dan masyarakat semakin steril dari simpatisan atau bekas anggota masyarakat yang pernah terafiliasi dengan PKI. Akibatnya, para penyintas, korban politik serta keluarganya sering menjadi bulan-bulanan sikap diskriminasi masyarakat sekitar. Bahkan banyak terjadi pula persekusi dan main hakim sendiri untuk menyingkirkan orang-orang atau keluarga yang pernah tersangkut paham komunisme PKI.

            Banyak warga yang merasa keturunannya bersih dari ideologi komunis (label Orde Baru terhadap anggota atau bekas tahanan politik terkait PKI) akan cenderung bersikap resisten terhadap warga lain yang kebetulan pernah tersangkut atau menjadi korban politik 1965. Mereka tunduk pada hegemoni rezim Orde Baru dengan ikut berpartisipasi dalam membersihkan lingkungan masyarakat dari paham yang terafiliasi dengan PKI. Kecenderungan itu bahkan masih muncul sampai detik ini. Bahkan Jokowi digoncang dengan tuduhan tak berdasar bahwa dirinya akan membangkitkan komunisme karena ia keturunan PKI. Stigma PKI dan ‘komunisto fobia’ masih melekat kuat di benak warga. Bagi yang bersih, mereka akan cenderung memerangi dan melawan tanpa menyertakan rasionalitas dan basis pengetahuan tentang sejarah sebenarnya. Bagi yang pernah menjadi korban atau terkait sebagai keturunan dari keluarga korban, label itu seolah mengorek luka sejarah lama yang tak tersembuhkan. Ada polarisasi politik akibat label ideologi komunisme yang ‘terkutuk’ yang menyebabkan perubahan perilaku politik. Bagi para korban dan keturunannya, mereka akan cenderung bersikap mengambil jarak, tidak mau terlibat dalam segala hal yang berbau politik, atau bahkan antipolitik karena trauma sosial yang mereka rasakan sebagai keluarga yang terdampak oleh propaganda buruk name calling. Terbukti, benturan ideologi telah berdampak pada polarisasi perilaku politik.

Daftar pustaka

Caprara, Gian V., and Vecchione, Michele. (2017). Personalizing Politics and Realizing Democracy. USA: Oxford University Press.

Baran, Stanley J. (2012). Introduction to Mass Communication: Media Literacy and Culture. New York: McGraw-Hill.

Barbalet, Jack. & Demertzis, Nicolas. (2013). Collective Fear and Societal Change. pp. 167-185 in Demertzis, Nicolas (Ed.).(2013). Emotions in Politics: The Affect Dimension in Political Tension UK: Palgrave Macmillan.

Heryanto, Gun G. (2018). Media Komunikasi Politik: Relasi Kuasa Media di Panggung Politik. Yogyakarta: IRCiSod.

Langenberg, Michael V. (2000). Gestapu dalam Kekuasaan Negara. hlm. 82-110 dalam Cribb, Robert (Ed.). (2000). The Indonesian Killings: Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966. Yogyakarta: Penerbit MataBangsa.

Lasswell, Harold D. (1927). The Theory of Political Propaganda. The American Political Science Review, Vol. 21, No. 3 (Aug., 1927, pp. 627-631.

Roosa, John. (2008). Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto. Jakarta: Hasta Mitra.

Sulistyo, Hermawan. (2000). Palu Arit di Ladang Tebu. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Soerojo, Goegiarso. (1988). Siapa Menabur Angin akan Menuai Badai (G30S/PKI dan Apa Peran Bung Karno). Jakarta: CV Sri Murni.

Taher, Yoseph T. (2010). Mengorek Abu Sejarah Hitam Indonesia. Bandung: Ultimus.

*Artikel ini dibuat sebagai sebuah tugas paper untuk Mata Kuliah Komunikasi dan Psikologi Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi Politik, Program Pascasarjana Jurusan Komunikasi, Fakultas Falsafah dan Peradaban, Universitas Paramadina, Mei 2019.

Photo credit: nasional.tempo.co

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: